JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 236 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan QR code untuk perpajakan "
Dalam 0.037 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
42/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
    104/PMK.010/2016

    Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

    • Ditetapkan: 30 Jun 2016
    • Diundangkan: 30 Jun 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGUSAHA KENA PAJAK | PAJAK MASUKAN
    81/PMK.03/2010

    Saat Penghitungan dan Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak yan...

    • Ditetapkan: 05 Apr 2010
    • Diundangkan: 05 Apr 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DAERAH PABEAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    171/PMK.03/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak P...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENGAJUAN | PENYELESAIAN KEBERATAN
        253/PMK.03/2014

        Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

        • Ditetapkan: 30 Des 2014
        • Diundangkan: 30 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
        11/PMK.04/2019

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

        • Ditetapkan: 06 Feb 2019
        • Diundangkan: 06 Feb 2019
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        64/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
          127/PMK.05/2018

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

          • Ditetapkan: 21 Sep 2018
          • Diundangkan: 24 Sep 2018
          • 1
          • ...
          • 20
          • 21
          • 22
          • 23
          • 24

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pemanfaatan QR code dalam tagihan pajak...
          • sistem pembayaran pajak berbasis QR code...
          • integrasi QR code dengan aplikasi perpajakan...
          • keunggulan QR code untuk pelaporan pajak...
          • inovasi digital perpajakan menggunakan QR code...