JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    Ditemukan 1.762 hasil yang relevan dengan "penerimaan negara "
    Dalam 0.01 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | PANAS BUMI
    221/PMK.02/2017

    Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Panas Bumi.

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    IMBALAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    72/PMK.02/2015

    Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor.

    • Ditetapkan: 06 Apr 2015
    • Diundangkan: 06 Apr 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN PERHUBUNGAN | TARIF
    PP 14 TAHUN 2000

    Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

    • Ditetapkan: 23 Feb 2000
    • Diundangkan: 23 Feb 2000
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 59 TAHUN 2020

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 08 Okt 2020
    • Diundangkan: 12 Okt 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA PENYETORAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    6/PMK.02/2013

    Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Surplus Bank Indonesia Bagian Pemerintah.

    • Ditetapkan: 02 Jan 2013
    • Diundangkan: 02 Jan 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
    PP 29 TAHUN 2009

    Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

    • Ditetapkan: 24 Mar 2009
    • Diundangkan: 24 Mar 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TINDAK PIDANA | PENERIMAAN NEGARA
    130/PMK.03/2009

    Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

    • Ditetapkan: 18 Agu 2009
    • Diundangkan: 18 Agu 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | TATALAKSANA PEMBAYARAN
    145/PMK.04/2006

    Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Pembayaran dan Dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impor ...

    • Ditetapkan: 29 Des 2006
    • Diundangkan: 29 Des 2006
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 68 TAHUN 2001

    Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen dalam Negeri.

    • Ditetapkan: 17 Okt 2001
    • Diundangkan: 17 Okt 2001
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    PP 134 TAHUN 2000

    Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

    • Ditetapkan: 18 Des 2000
    • Diundangkan: 18 Des 2000
    • 1
    • ...
    • 20
    • 21
    • 22
    • ...
    • 177
    Quick Look - ??