JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.148 hasil yang relevan dengan "Sumber Pendapatan Alternatif untuk Negara "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAWASAN | DEPARTEMEN KEHUTANAN
    PP 2 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Keh...

    • Ditetapkan: 04 Feb 2008
    • Diundangkan: 04 Feb 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI | TATA CARA PELAKSANAAN
    134/PMK.06/2009

    Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh ...

    • Ditetapkan: 24 Agu 2009
    • Diundangkan: 24 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
    213/PMK.011/2011

    Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

    • Ditetapkan: 14 Des 2011
    • Diundangkan: 14 Des 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
    PP 80 TAHUN 2007

    Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

    • Ditetapkan: 28 Des 2007
    • Diundangkan: 28 Des 2007

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENURUNAN TARIF PAJAK | PAJAK PENGHASILAN BADAN
    PP 81 TAHUN 2007

    Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

    • Ditetapkan: 28 Des 2007
    • Diundangkan: 28 Des 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    PP 55 TAHUN 2005

    Dana Perimbangan

    • Ditetapkan: 09 Des 2005
    • Diundangkan: 09 Des 2005

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
    Kpres 103 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

    • Ditetapkan: 13 Sep 2001
    • Diundangkan: 13 Sep 2001
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
    PP 31 TAHUN 2004

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 05 Okt 2004
    • Diundangkan: 05 Okt 2004
    • 1
    • ...
    • 210
    • 211
    • 212
    • ...
    • 215

    Loading...
    Quick Look - ??
    • Sumber Pendapatan Alternatif...
    • Kebijakan Fiskal Kreatif...
    • Pendanaan Proyek Infrastruktur...
    • Inovasi Pajak Digital...
    • Pengelolaan Dana Investasi Publik...