JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.135 hasil yang relevan dengan "pendanaan infrastruktur oleh Kementerian Keuangan "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
249/PMK.05/2010

Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
24/PMK.04/2011

Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

  • Ditetapkan: 07 Feb 2011
  • Diundangkan: 07 Feb 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTAHANAN NEGARA | PEMBEBASAN BEA MASUK
107/PMK.04/2009

Pembebasab Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergun...

  • Ditetapkan: 12 Jun 2009
  • Diundangkan: 12 Jun 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DEPARTEMEN KEUANGAN | PELAKSANA TUGAS
117/PMK.01/2009

Pengangkatan Pelaksana Tugas dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Departemen Keuangan.

  • Ditetapkan: 25 Jun 2009
  • Diundangkan: 25 Jun 2009
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENEMPATAN LANGSUNG | PENERBITAN DAN PENJUALAN
    75/PMK.08/2009

    Penerbitan dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

    • Ditetapkan: 17 Apr 2009
    • Diundangkan: 17 Apr 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENILAIAN
    179/PMK.06/2009

    Penilaian Barang Milik Negara.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2009
    • Diundangkan: 19 Nov 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | PIUTANG
    230/PMK.05/2009

    Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 28 Des 2009
    • Diundangkan: 28 Des 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
    76/PMK.01/2009

    Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

    • Ditetapkan: 21 Apr 2009
    • Diundangkan: 21 Apr 2009
    • 1
    • ...
    • 210
    • 211
    • 212
    • 213
    • 214

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pendanaan infrastruktur nasional...
    • kebijakan pembiayaan proyek infrastruktur...
    • alokasi anggaran Kementerian Keuangan...
    • mekanisme pendanaan pembangunan infrastruktur...
    • pengelolaan dana investasi infrastruktur...