JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.003 detik
    Thumbnail
    DANA ALOKASI KHUSUS | TAHUN ANGGARAN 2009
    205/PMK.07/2008

    Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun Anggaran 20...

    • Ditetapkan: 10 Des 2008
    • Diundangkan: 10 Des 2008
    Thumbnail
    PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM | DANA ALOKASI KHUSUS
    204/PMK.07/2008

    Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 10 Des 2008
    • Diundangkan: 10 Des 2008
    Thumbnail
    PENATAUSAHAAN | DOKUMEN RAHASIA
    206/PMK.01/2008

    Tata Cara Penatausahaan Dokumen Penting dan/atau Bersifat Rahasia Terkait Penanganan Masalah Hukum dan Penyelesaian Piutang Negara.

    • Ditetapkan: 10 Des 2008
    • Diundangkan: 10 Des 2008
    Thumbnail
    PERKIRAAN ALOKASI DANA | TAHUN ANGGARAN 2009
    208/PMK.07/2008

    Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2009.

    • Ditetapkan: 11 Des 2008
    • Diundangkan: 11 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI | BADAN USAHA MILIK NEGARA
    207/PMK.05/2008

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang Diteruspinjamkan Kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 11 Des 2008
    • Diundangkan: 11 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA SUBSIDI NENIH PADI | PT. PERTANI
    209/PMK.02/2008

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Benih Padi, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai Bersertifikat Hasil Prod...

    • Ditetapkan: 11 Des 2008
    • Diundangkan: 11 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DAERAH PABEAN INDONESIA | BARANG
    211/PMK.04/2008

    Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera.

    • Ditetapkan: 11 Des 2008
    • Diundangkan: 11 Des 2008
    Thumbnail
    KENAIKAN PENERIMAAN | PENETAPAN
    212/PMK.07/2008

    Penetapan Kenaikan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang Tidak Dibagihasilkan Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 12 Des 2008
    • Diundangkan: 12 Des 2008
    Thumbnail
    IMPOR/EKSPOR | BARANG KENA CUKAI
    213/PMK.04/2008

    Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara dalam Rangka Impir, Penerimaan Negara dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cu...

    • Ditetapkan: 16 Des 2008
    • Diundangkan: 16 Des 2008
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT | PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT
    222/PMK.010/2008

    Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

    • Ditetapkan: 16 Des 2008
    • Diundangkan: 16 Des 2008
    • 1
    • ...
    • 213
    • 214
    • 215
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??