JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 2.313 hasil yang relevan dengan "anggaran negara "
    Dalam 0.018 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN DAERAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    04/PMK.07/2011

    Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

    • Ditetapkan: 10 Jan 2011
    • Diundangkan: 10 Jan 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
    120/PMK.02/2010

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
    249/PMK.05/2010

    Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      75/PUU-IX/2011

      Uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | ALOKASI DIFINITIF
        195/PMK.07/2011

        Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011.

        • Ditetapkan: 01 Des 2011
        • Diundangkan: 01 Des 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELAKSANAAN | PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH
        228/PMK.05/2010

        Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah.

        • Ditetapkan: 20 Des 2010
        • Diundangkan: 20 Des 2010

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACATA PERHITUNGAN | PERTANGGUNGJAWABAN DANA APBN
        257/PMK.02/2010

        Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Apbn yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh Pt Asabri (Persero).

        • Ditetapkan: 31 Des 2010
        • Diundangkan: 31 Des 2010

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        MINYAK DAN GAS BUMI | ALOKASI KURANG BAYAR
        121/PMK.07/2010

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

        • Ditetapkan: 16 Jun 2010
        • Diundangkan: 16 Jun 2010

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERTAMBANGAN UMUM | DANA BAGI HASIL
        144/PMK.07/2009

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2008.

        • Ditetapkan: 02 Sep 2009
        • Diundangkan: 02 Sep 2009

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 218
        • 219
        • 220
        • ...
        • 232
        Quick Look - ??