JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 250 hasil yang relevan dengan "pembiayaan infrastruktur "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
87/PMK.01/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 11 Jun 2019
  • Diundangkan: 11 Jun 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
212/PMK.01/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
61/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
      03/PMK.011/2012

      Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

      • Ditetapkan: 04 Jan 2012
      • Diundangkan: 04 Jan 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KAWASAN EKONOMI | PENYELENGGARAAN
      PP 2 TAHUN 2011

      Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

      • Ditetapkan: 05 Jan 2011
      • Diundangkan: 05 Jan 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
        159/PMK.05/2018

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

        • Ditetapkan: 14 Des 2018
        • Diundangkan: 21 Des 2018

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        46/PUU-X/2012

        Uji materi Pasal 7 ayat (6a) UU 4/2012 dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% dari h...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          45/PUU-X/2012

          Pengujian UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2...

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 21
            • 22
            • 23
            • 24
            • 25

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pembiayaan proyek infrastruktur...
            • dana pinjaman infrastruktur...
            • investasi publik infrastruktur...
            • mekanisme pembiayaan infrastruktur...
            • kerjasama pemerintah-swasta infrastruktur...