JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15825 (Release-33)

    Ditemukan 382 hasil yang relevan dengan "pengelolaan utang negara "
    Dalam 0.026 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    194/PMK.07/2022

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 14 Des 2022
    • Diundangkan: 16 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBELIAN KEMBALI | PERUBAHAN
    3/PMK.08/2021

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara

    • Ditetapkan: 18 Jan 2021
    • Diundangkan: 19 Jan 2021

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
    217/PMK.01/2018

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | BENDAHARA UMUM NEGARA
    91/PMK.02/2020

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angga...

    • Ditetapkan: 20 Jul 2020
    • Diundangkan: 21 Jul 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RITEL | SURAT UTANG NEGARA
      27/PMK.08/2020

      Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

      • Ditetapkan: 30 Mar 2020
      • Diundangkan: 30 Mar 2020

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIBAH DAERAH | TATA CARA
      PMK 107 TAHUN 2023

      Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

      • Ditetapkan: 05 Okt 2023
      • Diundangkan: 13 Okt 2023

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
      199/PMK.02/2021

      Tata Cara Revisi Anggaran

      • Ditetapkan: 24 Des 2021
      • Diundangkan: 27 Des 2021

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | PENGADAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
      172/PMK.08/2017

      Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai.

      • Ditetapkan: 23 Nov 2017
      • Diundangkan: 23 Nov 2017

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      15/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 21
        • 22
        • 23
        • ...
        • 39
        Quick Look - ??