JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.304 hasil yang relevan dengan "sinergi antara kementerian dan lembaga "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTAHANAN NEGARA | PEMBEBASAN BEA MASUK
107/PMK.04/2009

Pembebasab Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang dan Bahan yang Dipergun...

  • Ditetapkan: 12 Jun 2009
  • Diundangkan: 12 Jun 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENEMPATAN LANGSUNG | PENERBITAN DAN PENJUALAN
75/PMK.08/2009

Penerbitan dan Pejualan Surat Berharga Syariah Negara dengan Cara Penempatan Langsung (Private Placement).

  • Ditetapkan: 17 Apr 2009
  • Diundangkan: 17 Apr 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
132/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD [Pasal 50 ayat (1) huruf k]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        104/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
          143/PMK.010/2009

          Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

          • Ditetapkan: 31 Agu 2009
          • Diundangkan: 31 Agu 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
          143.1/PMK.01/2009

          Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

          • Ditetapkan: 31 Agu 2009
          • Diundangkan: 31 Agu 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PEMBAYARAN JASA BANK | PINJAMAN LUAR NEGERI
          219/PMK.05/2009

          Tata Cara Pembayaran Jasa Bank dalam Rangka Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

          • Ditetapkan: 17 Des 2009
          • Diundangkan: 17 Des 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
          PP 2 TAHUN 2006

          Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

          • Ditetapkan: 30 Jan 2006
          • Diundangkan: 30 Jan 2006

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • ...
          • 225
          • 226
          • 227
          • ...
          • 231

          Loading...
          Quick Look - ??
          • kolaborasi pemerintah pusat dan daerah...
          • integrasi program kementerian...
          • sinergi kebijakan fiskal dan moneter...
          • penguatan kerjasama antar lembaga...
          • optimalisasi anggaran pemerintah...