31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

• Ditetapkan: 23 Mei 2005
• Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadapPasal 1

PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 17 Feb 2003
• Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadapPasal 1

Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Ditetapkan: 13 Sep 2001
• Diundangkan: 13 Sep 2001

PP 35 TAHUN 2002

Dana Reboisasi

• Ditetapkan: 08 Jun 2002
• Diundangkan: 08 Jun 2002

Relevan terhadapPasal 12

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 64

PP 11 TAHUN 2001

Informasi Keuangan Daerah

• Ditetapkan: 19 Mar 2001
• Diundangkan: 19 Mar 2001

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 3

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 4 dan Pasal 3

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 5, Pasal 4, dan Pasal 2

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

PP 73 TAHUN 1992

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

• Ditetapkan: 30 Okt 1992
• Diundangkan: 30 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 14 dan Pasal 14