JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 248 hasil yang relevan dengan "lembaga keuangan syariah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XI/2013

Undang-Undang yang mengatur tentang usaha perasuransian berbentuk usaha bersama (mutual) hingga saat ini belum dikeluarkan, keadaan ini menimbulkan ke...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
    188/PMK.05/2017

    Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

    • Ditetapkan: 08 Des 2017
    • Diundangkan: 08 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
    119/PMK.08/2011

    Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2011
    • Diundangkan: 01 Agu 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | TATA CARA
    158/PMK.02/2014

    Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 05 Agu 2014
    • Diundangkan: 05 Agu 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA DALAM NEGERI
    05/PMK.08/2012

    Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang.

    • Ditetapkan: 09 Jan 2012
    • Diundangkan: 09 Jan 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMERINTAH PUSAT | PEMERINTAH DAERAH
    224/PMK.07/2017

    Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    68/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 27 Mar 2015
    • Diundangkan: 27 Mar 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PENYALURAN
    235/PMK.07/2015

    Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai.

    • Ditetapkan: 22 Des 2015
    • Diundangkan: 22 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      61/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 22
        • 23
        • 24
        • 25

        Loading...
        Quick Look - ??
        • lembaga keuangan syariah...
        • pengembangan keuangan syariah...
        • regulasi lembaga keuangan syariah...
        • inklusi keuangan syariah...
        • inovasi produk syariah...