JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.349 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.026 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AANZFTA | BARANG IMPOR
    28/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    116/PMK.010/2017

    Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

    • Ditetapkan: 15 Agu 2017
    • Diundangkan: 15 Agu 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | IMBALAN
    114/PMK.02/2017

    Tata Cara Pembayaran Imbalan (Fee ) Kepada Penjual Minyak Dan/ atau Gas Bumi Bagian Negara yang Dibebankan pada Bagian Negara Dari Penerimaan Hasil Pe...

    • Ditetapkan: 15 Agu 2017
    • Diundangkan: 15 Agu 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PINJAMAN DAERAH | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    117/PMK.07/2017

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Mak...

    • Ditetapkan: 25 Agu 2017
    • Diundangkan: 25 Agu 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEDOMAN
    176/PMK.05/2017

    Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 27 Nov 2017
    • Diundangkan: 27 Nov 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | PROVINSI PAPUA BARAT
    181/PMK.02/2017

    Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Pa...

    • Ditetapkan: 28 Nov 2017
    • Diundangkan: 28 Nov 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | DANA BAGI HASIL
    144/PMK.07/2017

    Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan T...

    • Ditetapkan: 23 Okt 2017
    • Diundangkan: 23 Okt 2017
    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    Media Keuangan Januari 2020 - Kaleidoskop 2019

    Biro KLI Kementerian Keuangan

    • Diterbitkan: 02 Jan 2020

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SANKSI ADMINISTRATIF | SUMBER DAYA ALAM
    98/PMK.04/2019

    Tarif atas Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ke...

    • Ditetapkan: 01 Jul 2019
    • Diundangkan: 01 Jul 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | ORGANISASI
    54/PMK.01/2017

    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara.

    • Ditetapkan: 17 Apr 2017
    • Diundangkan: 17 Apr 2017

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 247
    • 248
    • 249
    • ...
    • 335
    Quick Look - ??