JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 266 hasil yang relevan dengan "Solusi digital untuk transparansi anggaran "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
248/PMK.05/2012

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
    101/PMK.05/2010

    Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2010
    • Diundangkan: 12 Mei 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
        234/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 23 Des 2011
        • Diundangkan: 23 Des 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        230/PMK.05/2011

        Sistem Akuntansi Hibah.

        • Ditetapkan: 21 Des 2011
        • Diundangkan: 21 Des 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
        96/PMK.07/2015

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

        • Ditetapkan: 13 Mei 2015
        • Diundangkan: 13 Mei 2015
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        12/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          28/PMK.05/2010

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

          • Ditetapkan: 04 Feb 2010
          • Diundangkan: 04 Feb 2010

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 24
          • 25
          • 26
          • 27

          Loading...
          Quick Look - ??
          • solusi digital transparansi anggaran...
          • sistem informasi laporan keuangan...
          • platform pemantauan anggaran publik...
          • teknologi blockchain untuk anggaran...
          • aplikasi partisipasi masyarakat dalam penganggaran...