JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 276 hasil yang relevan dengan "inisiatif partisipatif dalam program perpajakan "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
93/PMK.02/2011

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Jun 2011
  • Diundangkan: 27 Jun 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PP 90 TAHUN 2010

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
30/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    31 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
      256/PMK.03/2014

      Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

      • Ditetapkan: 30 Des 2014
      • Diundangkan: 30 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KLASIFIKASI | ANGGARAN
      127/PMK.02/2015

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 07 Jul 2015
      • Diundangkan: 07 Jul 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
      177/PMK.02/2014

      Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

      • Ditetapkan: 28 Agu 2014
      • Diundangkan: 28 Agu 2014
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      208/PMK.05/2010

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2010
      • Diundangkan: 29 Nov 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
      68/PMK.05/2015

      Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

      • Ditetapkan: 27 Mar 2015
      • Diundangkan: 27 Mar 2015
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      44/PUU-IX/2011

      Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28

        Loading...
        Quick Look - ??
        • inisiatif partisipatif perpajakan...
        • keterlibatan masyarakat dalam perpajakan...
        • transparansi pajak dan partisipasi publik...
        • peran stakeholder dalam kebijakan perpajakan...
        • pendidikan perpajakan untuk masyarakat...