JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.592 hasil yang relevan dengan "e-Government dalam pengawasan keuangan "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | TATA KERJA
    Kpres 81 TAHUN 2003

    Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
      PP 56 TAHUN 2005

      Sistem Informasi Keuangan Daerah

      • Ditetapkan: 09 Des 2005
      • Diundangkan: 09 Des 2005

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA PELAKSANAAN | TATACARA PERPAJAKAN
      PP 80 TAHUN 2007

      Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebaga...

      • Ditetapkan: 28 Des 2007
      • Diundangkan: 28 Des 2007

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
      PP 36 TAHUN 2008

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

      • Ditetapkan: 19 Mei 2008
      • Diundangkan: 19 Mei 2008

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUSUNAN ORGANISASI | INSTANSI VERTIKAL
      Kpres 37 TAHUN 2004

      Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lnstansi Vertikal di Lingkun...

      • Ditetapkan: 10 Mei 2004
      • Diundangkan: 10 Mei 2004

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
      PP 2 TAHUN 2006

      Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

      • Ditetapkan: 30 Jan 2006
      • Diundangkan: 30 Jan 2006

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RENCANA KERJA PEMERINTAH
      PP 20 TAHUN 2004

      Rencana Kerja Pemerintah

      • Ditetapkan: 05 Agu 2004
      • Diundangkan: 05 Agu 2004

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 254
      • 255
      • 256
      • ...
      • 260

      Loading...
      Quick Look - ??
      • e-Government...
      • pengawasan keuangan...
      • transparansi anggaran...
      • digitalisasi administrasi...
      • akuntabilitas publik...