PP 24 TAHUN 2005

Standar Akuntansi Pemerintah

• Ditetapkan: 13 Jun 2005
• Diundangkan: 13 Jun 2005

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 7 dan Pasal 6

Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapPasal 1 dan Pasal 4

Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Ditetapkan: 13 Sep 2001
• Diundangkan: 13 Sep 2001

PP 9 TAHUN 2003

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

• Ditetapkan: 17 Feb 2003
• Diundangkan: 17 Feb 2003

Relevan terhadapPasal 1

Kpres 81 TAHUN 2003

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapHalaman 3

UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 14 dan Pasal 64

PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

• Ditetapkan: 20 Apr 1998
• Diundangkan: 20 Apr 1998

Relevan terhadapMenimbang

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 2 dan Pasal 14

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 11, Menimbang, dan Pasal 31