JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 270 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan HS code dalam bea cukai "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
43/PUU-XVIII/2020

Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    42/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      75/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
        62/PMK.03/2012

        Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

        • Ditetapkan: 26 Apr 2012
        • Diundangkan: 26 Apr 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DAERAH PABEAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
        171/PMK.03/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak P...

        • Ditetapkan: 23 Nov 2017
        • Diundangkan: 23 Nov 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
        242/PMK.03/2014

        Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

        • Ditetapkan: 24 Des 2014
        • Diundangkan: 24 Des 2014

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        64/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
          138/PMK.01/2018

          Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 21 Sep 2018
          • Diundangkan: 01 Okt 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          142/PMK.02/2018

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

          • Ditetapkan: 29 Okt 2018
          • Diundangkan: 29 Okt 2018
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          77/PUU-VIII/2010

          Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 25
            • 26
            • 27

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Penggunaan HS code dalam bea cukai...
            • Pemanfaatan HS code untuk penghitungan tarif bea...
            • Analisis HS code dalam perdagangan internasional...
            • HS code dan kepatuhan pajak...
            • Strategi pemanfaatan HS code dalam kebijakan perdagangan...