JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15698 (Release-32)

    Ditemukan 446 hasil yang relevan dengan "pembiayaan pembangunan "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
    PMK 103 TAHUN 2023

    Pemberian Dukungan Fiskal melalui Kerangkan Pendanaan dan Pembiayaan dalam Rangka Percepatan Transisi Energi di Sektor Ketenagalistrikan

    • Ditetapkan: 04 Okt 2023
    • Diundangkan: 13 Okt 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUTANG PIUTANG | DEFISIT ANGGARAN
    PMK 83 TAHUN 2023

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 31 Agu 2023
    • Diundangkan: 01 Sep 2023

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    194/PMK.07/2022

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 14 Des 2022
    • Diundangkan: 16 Des 2022

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
    PMK 63 TAHUN 2025

    Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan...

    • Ditetapkan: 28 Agu 2025
    • Diundangkan: 01 Sep 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Warta Fiskal - Tantangan Fiskal dalam Pemerintahan baru

    Kementerian Keuangan

    • Diterbitkan: 18 Apr 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN | FISIK
    PMK 25 TAHUN 2024

    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

    • Ditetapkan: 16 Apr 2024
    • Diundangkan: 29 Apr 2024

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOPERASI | PINJAMAN
    PMK 49 TAHUN 2025

    Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    • Ditetapkan: 21 Jul 2025
    • Diundangkan: 21 Jul 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN
    PMK 138 TAHUN 2023

    Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

    • Ditetapkan: 08 Des 2023
    • Diundangkan: 13 Des 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    193/PMK.05/2020

    Pembiayaan Ultra Mikro

    • Ditetapkan: 10 Des 2020
    • Diundangkan: 11 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    25/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 25
      • 26
      • 27
      • ...
      • 45
      Quick Look - ??