JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 274 hasil yang relevan dengan "alat visualisasi data audit pajak "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELUARAN | BARANG KENA CUKAI
    235/PMK.04/2009

    Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

    • Ditetapkan: 30 Des 2009
    • Diundangkan: 30 Des 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
    PP 38 TAHUN 2009

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

    • Ditetapkan: 28 Mei 2009
    • Diundangkan: 28 Mei 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    120/PMK.05/2009

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

    • Ditetapkan: 07 Jul 2009
    • Diundangkan: 07 Jul 2009
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
      143/PMK.010/2009

      Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
      143.1/PMK.01/2009

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
        80/PMK.05/2007

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

        • Ditetapkan: 18 Jul 2007
        • Diundangkan: 18 Jul 2007
        • 1
        • ...
        • 26
        • 27
        • 28

        Loading...
        Quick Look - ??
        • alat visualisasi data pajak...
        • dashboard audit pajak interaktif...
        • analisis data keuangan kementerian...
        • pemantauan kepatuhan pajak...
        • pengelolaan data fiskal yang efektif...