JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 328 hasil yang relevan dengan "integritas data fiskal dan blockchain "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
209/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

  • Ditetapkan: 27 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
127/PMK.05/2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA ALOKASI UMUM | DANA BAGI HASIL
47/PMK.07/2011

Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Melalui Sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

  • Ditetapkan: 15 Mar 2011
  • Diundangkan: 15 Mar 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
41/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara terhadap UUD 1945 dan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
    109/PMK.04/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

    • Ditetapkan: 31 Jul 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    11/PMK.04/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

    • Ditetapkan: 06 Feb 2019
    • Diundangkan: 06 Feb 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PERUBAHAN | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
    129/PMK.08/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pem...

    • Ditetapkan: 23 Agu 2016
    • Diundangkan: 23 Agu 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    52/PUU-IX/2011

    Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
      223/PMK.05/2015

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

      • Ditetapkan: 15 Des 2015
      • Diundangkan: 15 Des 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      54/PUU-XVII/2019

      Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 26
        • 27
        • 28
        • ...
        • 33

        Loading...
        Quick Look - ??
        • integritas data fiskal...
        • teknologi blockchain...
        • transparansi data keuangan...
        • efisiensi sistem perpajakan...
        • keamanan transaksi digital...