JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 306 hasil yang relevan dengan "Penyimpangan data SPT dan NPWP "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
268/PMK.03/2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

  • Ditetapkan: 31 Des 2015
  • Diundangkan: 31 Des 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
187/PMK.03/2015

Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

  • Ditetapkan: 30 Sep 2015
  • Diundangkan: 30 Sep 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
88/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    84/PUU-IX/2011

    Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | GUDANG BERIKAT
        143/PMK.04/2011

        Gudang Berikat.

        • Ditetapkan: 26 Agu 2011
        • Diundangkan: 05 Sep 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        104/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
          147/PMK.04/2011

          Kawasan Berikat.

          • Ditetapkan: 06 Sep 2011
          • Diundangkan: 06 Sep 2011

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG BEA CUKAI | PELUNASAN CUKAI
          15/PMK.04/2015

          Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai.

          • Ditetapkan: 23 Jan 2015
          • Diundangkan: 27 Jan 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFORMASI | PERTUKARAN
          125/PMK.010/2015

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)

          • Ditetapkan: 07 Jul 2015
          • Diundangkan: 07 Jul 2015
          • 1
          • ...
          • 27
          • 28
          • 29
          • 30
          • 31

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Penyimpangan pelaporan pajak...
          • Pengawasan data pajak...
          • Audit kepatuhan pajak...
          • Meningkatkan akurasi NPWP...
          • Penegakan hukum di sektor pajak...