JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 343 hasil yang relevan dengan "Perdagangan Bebas "
Dalam 0.046 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
217/PMK.01/2018

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
EODB | ELEKTRONIK | EODB
PP 24 TAHUN 2018

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 21 Jun 2018
  • Diundangkan: 21 Jun 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
36/PUU-XVIII/2020

Pengujian ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pengujian ketentuan Pasal 6 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentan...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | TARIF BEA MASUK
    205/PMK.04/2015

    Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.

    • Ditetapkan: 16 Nov 2015
    • Diundangkan: 17 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DAERAH PABEAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    171/PMK.03/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak P...

    • Ditetapkan: 23 Nov 2017
    • Diundangkan: 23 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    AANZFTA | BARANG IMPOR
    28/PMK.010/2017

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2017
    • Diundangkan: 27 Feb 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    11/PMK.04/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

    • Ditetapkan: 06 Feb 2019
    • Diundangkan: 06 Feb 2019

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    15/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
      234/PMK.01/2015

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

      • Ditetapkan: 21 Des 2015
      • Diundangkan: 21 Des 2015

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF BEA MASUK | BIDANG FISKAL
      129/PMK.010/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade...

      • Ditetapkan: 19 Sep 2017
      • Diundangkan: 19 Sep 2017
      • 1
      • ...
      • 27
      • 28
      • 29
      • ...
      • 35

      Loading...
      Quick Look - ??
      • Perdagangan Bebas Indonesia...
      • Kebijakan Perdagangan Internasional...
      • Dampak Perdagangan Bebas terhadap Ekonomi...
      • Peraturan Bea Cukai Perdagangan Bebas...
      • Kerja Sama Ekonomi Regional...