JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 303 hasil yang relevan dengan "platform e-procurement untuk efisiensi "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
84/PUU-IX/2011

Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
          96/PMK.07/2015

          Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

          • Ditetapkan: 13 Mei 2015
          • Diundangkan: 13 Mei 2015
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          25/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            41/PUU-XI/2013

            Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BANTUAN HUKUM | BIDANG UMUM
              158/PMK.01/2012

              Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan.

              • Ditetapkan: 17 Okt 2012
              • Diundangkan: 17 Okt 2012

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BMN | TANAH DAN BANGUNAN | STANDAR KEBUTUHAN
              248/PMK.06/2011

              Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan.

              • Ditetapkan: 23 Des 2011
              • Diundangkan: 24 Des 2011
              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
              234/PMK.05/2011

              Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

              • Ditetapkan: 23 Des 2011
              • Diundangkan: 23 Des 2011

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 27
              • 28
              • 29
              • 30
              • 31

              Loading...
              Quick Look - ??
              • e-procurement untuk efisiensi...
              • sistem pengadaan elektronik kementerian keuangan...
              • pengelolaan anggaran berbasis teknologi...
              • transparansi pengadaan publik...
              • optimalisasi proses pengadaan pemerintah...