JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 304 hasil yang relevan dengan "badan penjamin "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | SEWA
33/PMK.06/2012

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 23 Feb 2012
  • Diundangkan: 24 Feb 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
19/PMK.08/2015

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan.

  • Ditetapkan: 02 Feb 2015
  • Diundangkan: 03 Feb 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPABEANAN
259/PMK.04/2010

Jaminan dalam Rangka Kepabeanan.

  • Ditetapkan: 31 Des 2010
  • Diundangkan: 31 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
43/PMK.08/2013

Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.

  • Ditetapkan: 04 Mar 2013
  • Diundangkan: 04 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
210/PMK.02/2019

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA DALAM NEGERI
05/PMK.08/2012

Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang.

  • Ditetapkan: 09 Jan 2012
  • Diundangkan: 09 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
48/PUU-XI/2013

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    102/PUU/XVI/2018

    Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      62/PUU-XI/2013

      Pengujian UU Nomor 17/2003

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        27/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap dan

          • 1
          • ...
          • 28
          • 29
          • 30
          • 31

          Loading...
          Quick Look - ??
          • badan penjamin simpanan...
          • peran badan penjamin dalam stabilitas keuangan...
          • fungsi badan penjamin dalam perlindungan nasabah...
          • badan penjamin dan kebijakan moneter...
          • strategi badan penjamin dalam mitigasi risiko...