JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 346 hasil yang relevan dengan "evaluasi keuangan daerah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-2/BC/2019

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 13 Feb 2019
  • Diundangkan: 13 Feb 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
54/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HIBAH LUAR NEGERI
    84/PMK.05/2015

    Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/ atau Hibah Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 24 Apr 2015
    • Diundangkan: 24 Apr 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    187/PMK.02/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

    • Ditetapkan: 16 Des 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTANGGUNGJAWABAN | OBLIGASI DAERAH
    111/PMK.07/2012

    Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    • Ditetapkan: 29 Jun 2012
    • Diundangkan: 29 Jun 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
    138/PMK.01/2018

    Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 01 Okt 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
    171/PMK.07/2015

    Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 09 Sep 2015
    • Diundangkan: 09 Sep 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRANATA KEUANGAN APBN | PETUNJUK TEKNIS
    151/PMK.05/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    • Ditetapkan: 18 Okt 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    271/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 28
      • 29
      • 30
      • ...
      • 35

      Loading...
      Quick Look - ??
      • evaluasi kinerja anggaran daerah...
      • transparansi laporan keuangan pemerintah daerah...
      • analisis kebijakan fiskal daerah...
      • pengelolaan aset daerah yang efisien...
      • strategi peningkatan pendapatan daerah...