JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 341 hasil yang relevan dengan "metode sampling untuk data statistik "
Dalam 0.067 detik
Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
70 P/HUM/2013

Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-XVII/2019

    Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      124/PMK.02/2016

      Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
      185/PMK.06/2014

      Penilaian Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Ke...

      • Ditetapkan: 02 Sep 2014
      • Diundangkan: 02 Sep 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
      79/PMK.010/2020

      Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

      • Ditetapkan: 03 Jul 2020
      • Diundangkan: 03 Jul 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
      81/PMK.010/2020

      Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

      • Ditetapkan: 03 Jul 2020
      • Diundangkan: 03 Jul 2020
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | PELAPORAN ASET | PERTAMBANGAN BATUBARA
      233/PMK.05/2016

      Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBELIAN KEMBALI | PEMBELIAN
      149/PMK.08/2018

      Pembelian Kembali Surat Utang Negara

      • Ditetapkan: 23 Nov 2018
      • Diundangkan: 26 Nov 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
      171/PMK.07/2015

      Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

      • Ditetapkan: 09 Sep 2015
      • Diundangkan: 09 Sep 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PEMBELIAN
      75/PMK.08/2013

      Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

      • Ditetapkan: 08 Apr 2013
      • Diundangkan: 08 Apr 2013

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 28
      • 29
      • 30
      • ...
      • 35

      Loading...
      Quick Look - ??
      • metode sampling statistik...
      • teknik pengambilan sampel...
      • sampling dalam penelitian keuangan...
      • analisis data sampling...
      • sampling untuk audit keuangan...