JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.001 detik
Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | MALAYSIA
PMK 60 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 27 Agu 2024
  • Diundangkan: 17 Sep 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
8/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik I...

    Thumbnail
    BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    179/PMK.02/2022

    Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara

    • Ditetapkan: 02 Des 2022
    • Diundangkan: 05 Des 2022
    Thumbnail
    PER-14/BC/2020

    Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

    • Ditetapkan: 10 Des 2020
    • Diundangkan: 01 Jan 1900
    Thumbnail
    IMPOR | PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG
    PER-05/BC/2018

    Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai untuk Keperluan Industri Kecil dan Menengah

    • Ditetapkan: 14 Mar 2018
    • Diundangkan: 01 Jan 1900
    Thumbnail
    BEA MASUK | IMPOR
    PMK 103 TAHUN 2024

    Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kaz...

    • Ditetapkan: 13 Des 2024
    • Diundangkan: 31 Des 2024
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    KMK 138 TAHUN 2023

    Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam Rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai Akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...

    • Ditetapkan: 12 Apr 2023
    • Diundangkan: 12 Apr 2023
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | KEPAILITAN
    38/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik...

      Thumbnail
      LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL | INVESTASI
      PMK 161 TAHUN 2023

      Penambahan Investasi Pemerintah Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

      • Ditetapkan: 29 Des 2023
      • Diundangkan: 29 Des 2023
      Thumbnail
      PEMBEBASAN BEA MASUK | DIRJEN BEA CUKAI
      PER-10/BC/2022

      Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

      • Ditetapkan: 07 Nov 2022
      • 1
      • ...
      • 28
      • 29
      • 30
      • ...
      • 1000

      Loading...
      Quick Look - ??
      • anggaran dan belanja negara...
      • pengelolaan utang publik...
      • pajak dan kepatuhan perpajakan...
      • transparansi anggaran...
      • kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi...