JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15497 (Release-31)

    Ditemukan 10.000 hasil
    Dalam 0.008 detik
    Thumbnail
    PELAKSANAAN PRIORITAS | PEMBANGUNAN NASIONAL
    INPRES 1 TAHUN 2010

    Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.

    • Ditetapkan: 19 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    41/PMK.09/2010

    Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBUATAN | FAKTUR PAJAK
    38/PMK.03/2010

    Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | MEMBANGUN SENDIRI
    39/PMK.03/2010

    Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri.

    • Ditetapkan: 22 Feb 2010
    • Diundangkan: 22 Feb 2010
    Thumbnail
    TELEKOMUNIKASI | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    54/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    47/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    45/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan oleh Industri Perkapalan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2010...

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    KOMPONEN ELEKTRONIKA | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    51/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Elektronika untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    49/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    55/PMK.011/2010

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet untuk Tahun Anggaran 2010.

    • Ditetapkan: 24 Feb 2010
    • Diundangkan: 24 Feb 2010
    • 1
    • ...
    • 296
    • 297
    • 298
    • ...
    • 1000
    Quick Look - ??