JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 199 hasil yang relevan dengan "Perjanjian Perdagangan Internasional "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | BIDANG FISKAL
PMK 8 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 10 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | IMPOR PRODUK KAIN
PMK 48 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Kain

  • Ditetapkan: 23 Jul 2024
  • Diundangkan: 06 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | BESI ATAU BAJA
130/PMK.010/2017

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan.

  • Ditetapkan: 19 Sep 2017
  • Diundangkan: 19 Sep 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | BIDANG FISKAL
170/PMK.010/2017

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya Dari Negara Republik...

  • Ditetapkan: 22 Nov 2017
  • Diundangkan: 22 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
SIROP FRUKTOSA | PENGENAAN BEA MASUK
126/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa

  • Ditetapkan: 09 Sep 2020
  • Diundangkan: 09 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | TINDAKAN PENGAMANAN
55/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

  • Ditetapkan: 27 Mei 2020
  • Diundangkan: 27 Mei 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | IMPORPENGENAAN
PMK 49 TAHUN 2024

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya

  • Ditetapkan: 23 Jul 2024
  • Diundangkan: 06 Agu 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
1/PMK.010/2017

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene Dari Negara Thailand dan Vietnam.

  • Ditetapkan: 09 Jan 2017
  • Diundangkan: 09 Jan 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | CANAI LANTAIAN
214/PMK.010/2018

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Disepuh atau Dilapisi dengan Timah Dari Ne...

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | TINDAKAN PENGAMANAN
56/PMK.010/2020

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) Dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial

  • Ditetapkan: 27 Mei 2020
  • Diundangkan: 27 Mei 2020

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 20

Loading...
Quick Look - ??
  • perjanjian perdagangan internasional...
  • kebijakan tarif dan non-tarif...
  • dampak ekonomi perjanjian perdagangan...
  • pengelolaan pendapatan negara...
  • kerjasama ekonomi regional...