JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "Public Access to Financial Data "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    3/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      23/PUU-XIX/2021

      Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        102/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          133/PMK.01/2022

          Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 02 Sep 2022
          • Diundangkan: 02 Sep 2022

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PERUBAHAN
          24/PMK.07/2020

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07 /2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah

          • Ditetapkan: 23 Mar 2020
          • Diundangkan: 23 Mar 2020

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
          97/PMK.01/2017

          Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 18 Jul 2017
          • Diundangkan: 19 Jul 2017

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          77/PUU-VIII/2010

          Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            23/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 27 dan Pasal 28] ...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK | TATA CARA PENGEMBALIAN
              187/PMK.03/2015

              Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

              • Ditetapkan: 30 Sep 2015
              • Diundangkan: 30 Sep 2015

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5
              • 6

              Loading...
              Quick Look - ??
              • akses publik data keuangan...
              • transparansi anggaran pemerintah...
              • analisis data keuangan publik...
              • keterbukaan informasi keuangan...
              • digitalisasi laporan keuangan pemerintah...