JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14606

Ditemukan 216 hasil yang relevan dengan "dampak kebijakan moneter e-commerce "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
BIDANG FISKAL | JABATAN FUNGSIONAL
144/PMK.010/2015

Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 27 Jul 2015
  • Diundangkan: 29 Jul 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
UU 10 TAHUN 2020

Bea Meterai

  • Ditetapkan: 26 Okt 2020
  • Diundangkan: 26 Okt 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENYELENGGARAAN | SISTEM
PP 71 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

  • Ditetapkan: 04 Okt 2019
  • Diundangkan: 04 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN 2020 | BIDANG FISKAL
124/PMK.010/2017

Sasaran Inflasi Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021.

  • Ditetapkan: 18 Sep 2017
  • Diundangkan: 18 Sep 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PP 3 TAHUN 2022

Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai

  • Ditetapkan: 12 Jan 2022
  • Diundangkan: 01 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN 2016, TAHUN 2017, DAN TAHUN 2018 | SASARAN INFLASI
93/PMK.011/2014

Sasaran Inflasi Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.

  • Ditetapkan: 21 Mei 2014
  • Diundangkan: 21 Mei 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
118/PMK.06/2020

Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 31 Agu 2020
  • Diundangkan: 02 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | KEARSIPAN
196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 20 Des 2019
  • Diundangkan: 23 Des 2019
Thumbnail
PMK 136 TAHUN 2024

Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 22

Loading...
Quick Look - ??
  • dampak kebijakan moneter pada e-commerce...
  • peran kementerian keuangan dalam regulasi e-commerce...
  • kebijakan fiskal dan pertumbuhan e-commerce...
  • analisis risiko moneter untuk bisnis e-commerce...
  • kontribusi pajak e-commerce terhadap pendapatan negara...