JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 640 hasil yang relevan dengan "ekonomi khusus "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN EKONOMI | PERUBAHAN
PP 100 TAHUN 2012

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 03 Des 2012
  • Diundangkan: 03 Des 2012
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
79/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    LAYANAN ADMINISTRASI | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
    PER-8/PJ/2025

    Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

    • Ditetapkan: 21 Mei 2025
    • Diundangkan: 21 Mei 2025

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
    PMK 9 TAHUN 2025

    Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina

    • Ditetapkan: 24 Jan 2025
    • Diundangkan: 10 Feb 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    ANTI DUMPING | BEA MASUK
    PMK 21 TAHUN 2025

    Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan

    • Ditetapkan: 06 Mar 2025
    • Diundangkan: 11 Mar 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENGENAAN BEA MASUK | EXPANSIBLE POLYSTYRENE
    PMK 29 TAHUN 2025

    Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene

    • Ditetapkan: 05 Mei 2025
    • Diundangkan: 14 Mei 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | PRODUK UBIN KERAMIK
    PMK 14 TAHUN 2025

    Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

    • Ditetapkan: 04 Feb 2025
    • Diundangkan: 18 Feb 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENGENAAN BEA MASUK | IMPOR PRODUK BENANG KAPAS
    PMK 67 TAHUN 2025

    Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Benang Kapas

    • Ditetapkan: 08 Okt 2025
    • Diundangkan: 20 Okt 2025

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENGENAAN BEA MASUK | KAIN TENUNAN DARI KAPAS
    PMK 98 TAHUN 2025

    Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas

    • Ditetapkan: 22 Des 2025
    • Diundangkan: 31 Des 2025

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • ...
    • 64

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pembangunan ekonomi berkelanjutan...
    • pengelolaan anggaran negara...
    • kebijakan fiskal dan moneter...
    • stimulasi investasi asing...
    • transparansi dan akuntabilitas keuangan...