JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 34 hasil yang relevan dengan "hak pemegang polis "
Dalam 0.038 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    63 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Paja...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      32/PUU-XVIII/2020

      Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
        104/PMK.010/2016

        Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

        • Ditetapkan: 30 Jun 2016
        • Diundangkan: 30 Jun 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
        UU 11 TAHUN 2020

        Cipta Kerja

        • Ditetapkan: 02 Nov 2020
        • Diundangkan: 02 Nov 2020

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN | AKSES INFORMASI KEUANGAN
        19/PMK.03/2018

        Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpa...

        • Ditetapkan: 19 Feb 2018
        • Diundangkan: 19 Feb 2018
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
        159/PMK.010/2015

        Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

        • Ditetapkan: 14 Agu 2015
        • Diundangkan: 18 Agu 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        5/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          41/PUU-XVIII/2020

          Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG ANGGARAN | IURAN
            248/PMK.02/2016

            Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

            • Ditetapkan: 30 Des 2016
            • Diundangkan: 30 Des 2016
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4

            Loading...
            Quick Look - ??
            • hak pemegang polis...
            • perlindungan konsumen asuransi...
            • transparansi produk asuransi...
            • edukasi literasi finansial...
            • pengawasan industri asuransi...