JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 54 hasil yang relevan dengan "interaksi pengguna platform e-government "
Dalam 0.06 detik
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
DAERAH | PENGGABUNGAN
PP 78 TAHUN 2007

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

  • Ditetapkan: 10 Des 2007
  • Diundangkan: 10 Des 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN ANGGARAN | PEMBAYARAN
204/PMK.05/2020

Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

  • Ditetapkan: 17 Des 2020
  • Diundangkan: 18 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
97/PMK.01/2017

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 18 Jul 2017
  • Diundangkan: 19 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
199/PMK.012/2020

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
BARANG LARANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
8/KM.4/2024

Barang Yang Dibatasi Untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor Sebagaimana Te...

  • Ditetapkan: 06 Mar 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
223/PMK.05/2015

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

  • Ditetapkan: 15 Des 2015
  • Diundangkan: 15 Des 2015
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
45/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-XVIII/2020

    Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

      Relevan terhadap dan

      • 1
      • 2
      • 3
      • 4
      • 5
      • 6

      Loading...
      Quick Look - ??
      • interaksi pengguna platform e-government Kementerian Keuangan...
      • pengalaman pengguna layanan pajak online...
      • efektivitas sistem informasi keuangan publik...
      • aksesibilitas layanan administrasi publik digital...
      • transparansi penggunaan anggaran pemerintah...