JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 47 hasil yang relevan dengan "mekanisme distribusi anggaran "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
95/PMK.08/2017

Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 17 Jul 2017
  • Diundangkan: 17 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PENJAMINAN PEMERINTAH | INFRASTRUKTUR
257/PMK.08/2016

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGELOLAAN | DANA ALOKASI KHUSUS
130/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 13 Sep 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
4/PUU-XIII/2015

Pengujuan UU no. 20 tahun 1997 tentang PNBP dan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF PNBP | BIDANG ANGGARAN | MINYAK DAN GAS BUMI
    203/PMK.02/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Us...

    • Ditetapkan: 31 Des 2018
    • Diundangkan: 31 Des 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    217/PMK.02/2017

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

    • Ditetapkan: 29 Des 2017
    • Diundangkan: 29 Des 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
    187/PMK.07/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 02 Des 2016
    • Diundangkan: 02 Des 2016

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    Loading...
    Quick Look - ??
    • mekanisme distribusi anggaran...
    • pengelolaan anggaran daerah...
    • efisiensi penggunaan anggaran...
    • transparansi anggaran pemerintah...
    • perencanaan anggaran berbasis kinerja...