JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 1.030 hasil yang relevan dengan "pajak daerah "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
30/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      97/PUU-X/2012

      PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 194...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        52/PUU-IX/2011

        Uji materi ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          LAYANAN ADMINISTRASI | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
          PER-8/PJ/2025

          Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

          • Ditetapkan: 21 Mei 2025
          • Diundangkan: 21 Mei 2025

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
          PMK 1 TAHUN 2026

          Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

          • Ditetapkan: 22 Jan 2026
          • Diundangkan: 22 Jan 2026

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PPN IMPOR | BIDANG PAJAK
          PMK 45 TAHUN 2025

          Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Peny...

          • Ditetapkan: 16 Jul 2025
          • Diundangkan: 24 Jul 2025

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          DASAR PENGENAAN PAJAK | NILAI LAIN
          PMK 11 TAHUN 2025

          Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai

          • Ditetapkan: 04 Feb 2025
          • Diundangkan: 04 Feb 2025

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          JASA TRANSPORTASI UDARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          PMK 18 TAHUN 2025

          Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri Kelas Ekonomi yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025

          • Ditetapkan: 27 Feb 2025
          • Diundangkan: 28 Feb 2025

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          DITANGGUNG PEMERINTAH | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
          PMK 71 TAHUN 2025

          Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Di...

          • Ditetapkan: 15 Okt 2025
          • Diundangkan: 15 Okt 2025

          Relevan terhadap, , dan

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • ...
          • 103

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pajak daerah...
          • pengelolaan pajak daerah...
          • optimalisasi penerimaan pajak...
          • kebijakan perpajakan daerah...
          • transparansi pengelolaan pajak daerah...