JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 143 hasil yang relevan dengan "pembayaran setara "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 122 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | HUKUM KEUANGAN NEGARA
88/PMK.010/2020

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Pereko...

  • Ditetapkan: 16 Jul 2020
  • Diundangkan: 20 Jul 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | PERUBAHAN
100/PMK.04/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan...

  • Ditetapkan: 24 Agu 2018
  • Diundangkan: 27 Agu 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
202/PMK.05/2020

Tata Cara Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 16 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG FISKAL | LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
59/PMK.010/2018

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018.

  • Ditetapkan: 06 Jun 2018
  • Diundangkan: 06 Jun 2018

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
TARIF BLU | KEMENTERIAN KEUANGAN | TARIF LAYANAN BLU
1/PMK.05/2021

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 14 Jan 2021
  • Diundangkan: 15 Jan 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | AKUNTAN PUBLIK
186/PMK.01/2021

Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik

  • Ditetapkan: 14 Des 2021
  • Diundangkan: 15 Des 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KEPABEANAN | TRANSIT SYSTEM
PERPRES 128 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol 7 Customs Transit System (Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan)

  • Ditetapkan: 07 Des 2018
  • Diundangkan: 04 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 61 TAHUN 2023

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar

  • Ditetapkan: 09 Jun 2023
  • Diundangkan: 12 Jun 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 15

Loading...
Quick Look - ??
  • pembayaran setara dalam anggaran negara...
  • prinsip keadilan dalam pembayaran...
  • penyerapan anggaran dan pembayaran setara...
  • transparansi dalam sistem pembayaran publik...
  • evaluasi kebijakan pembayaran pemerintah...