JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 535 hasil yang relevan dengan "pengadaan barang "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | PENGADAAN BARANG/JASA
PMK 93 TAHUN 2025

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 18 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGADAAN BARANG/JASA | DEPARTEMEN KEUANGAN
42/PMK.01/2008

Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Departemen Keuangan

  • Ditetapkan: 05 Mar 2008
  • Diundangkan: 05 Mar 2008
Thumbnail
KepBKF KEP-12/KF/2011

Pembentukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barangljasa di Lingkungan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijak...

  • Ditetapkan: 16 Mar 2011
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGADAAN BARANG/JASA | BIDANG UMUM
233/PMK.01/2012

Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 26 Des 2012
  • Diundangkan: 26 Des 2012
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGADAAN BARANG/JASA | PERUBAHAN KEDUA
PERPRES 70 TAHUN 2012

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

  • Ditetapkan: 31 Jul 2012
  • Diundangkan: 31 Jul 2012
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN KETIGA | PENGADAAN BARANG/JASA
PERPRES 172 TAHUN 2014

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 28 Nov 2014
  • Diundangkan: 28 Nov 2014
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
58/PMK.03/2022

Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transak...

  • Ditetapkan: 30 Mar 2022
  • Diundangkan: 30 Mar 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
KONTRAK TAHUN JAMAK | PENGADAAN BARANG/JASA
157/PMK.02/2013

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Ditetapkan: 13 Nov 2013
  • Diundangkan: 13 Nov 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGADAAN BARANG/JASA | TATACARA PENGAJUAN
194/PMK.02/2011

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 01 Des 2011
  • Diundangkan: 01 Des 2011

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERSETUJUAN | PENGADAAN BARANG/JASA
56/PMK.02/2010

Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 02 Mar 2010
  • Diundangkan: 02 Mar 2010

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 54

Loading...
Quick Look - ??
  • pengadaan barang pemerintah...
  • transparansi pengadaan...
  • efisiensi anggaran belanja...
  • sistem e-procurement...
  • kebijakan pengadaan berkelanjutan...