262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 44, Pasal 49, dan Pasal 38

PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

• Ditetapkan: 02 Okt 2018
• Diundangkan: 05 Okt 2018

UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

• Ditetapkan: 15 Feb 2022
• Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadapPasal 44

PMK 172 TAHUN 2023

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa

• Ditetapkan: 29 Des 2023
• Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

UU 40 TAHUN 2014

Perasuransian

• Ditetapkan: 17 Okt 2014
• Diundangkan: 17 Okt 2014

Relevan terhadapPasal 60 dan Pasal 71

10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

• Ditetapkan: 12 Jan 2015
• Diundangkan: 12 Jan 2015