JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14639 (Release-366)

Ditemukan 40 hasil yang relevan dengan "penguatan sektor industri berbasis data HS code "
Dalam 0.103 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
PER-2/BC/2019

Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

  • Ditetapkan: 13 Feb 2019
  • Diundangkan: 13 Feb 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
102/PUU/XVI/2018

Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
    81/PMK.010/2020

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

    • Ditetapkan: 03 Jul 2020
    • Diundangkan: 03 Jul 2020
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    25/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      5/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        47/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          45/PUU-XVIII/2020

          Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            49/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              37/PUU-XVIII/2020

              Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

                Relevan terhadap

                • 1
                • 2
                • 3
                • 4

                Loading...
                Quick Look - ??
                • penguatan industri nasional...
                • analisis nilai tambah HS code...
                • pemantauan perdagangan internasional...
                • kebijakan tarif dan bea masuk...
                • optimalisasi pendapatan negara dari sektor industri...