JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 300 hasil yang relevan dengan "peningkatan penerimaan negara "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-2/PB/2022

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 11 Feb 2022
  • Diundangkan: 11 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | PELAPORAN KEUANGNA
PMK 107 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuang...

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara

  • Ditetapkan: 01 Okt 2020
  • Diundangkan: 01 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
147/PMK.01/2020

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pemberian Pelayanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 06 Okt 2020
  • Diundangkan: 22 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH | BERBASIS AKRUAL
PMK 123 TAHUN 2024

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 19 Pengaturan Bersama

  • Ditetapkan: 30 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID-19 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
68/PMK.010/2021

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandem...

  • Ditetapkan: 21 Jun 2021
  • Diundangkan: 22 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PP 76 TAHUN 2020

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

  • Ditetapkan: 21 Des 2020
  • Diundangkan: 22 Des 2020
Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | INVESTASI PEMERINTAH | PERUBAHAN
189/PMK.06/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 16 Des 2021
  • Diundangkan: 17 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
PP 28 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

  • Ditetapkan: 18 Apr 2019
  • Diundangkan: 18 Apr 2019
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
1/KN/2022

Penggunaan Fitur Perekaman Billing pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara

  • Ditetapkan: 22 Jul 2022
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 30

Loading...
Quick Look - ??
  • peningkatan pajak...
  • pengelolaan utang yang efektif...
  • optimalisasi pendapatan negara...
  • pengawasan lembaga keuangan...
  • inovasi sistem perpajakan...