JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 164 hasil yang relevan dengan "peran e-wallet dalam transparansi pajak "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 173 TAHUN 2023

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

  • Ditetapkan: 29 Des 2023
  • Diundangkan: 29 Des 2023
Thumbnail
LELANG | PETUNJUK
PMK 122 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

  • Ditetapkan: 21 Nov 2023
  • Diundangkan: 23 Nov 2023
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
CIPTA KERJA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | DENDA ADMINISTRASI
PP 24 TAHUN 2021

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021
Thumbnail
YOGYAKARTA | DAERAH
UU 13 TAHUN 2012

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2012
  • Diundangkan: 03 Sep 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 28 TAHUN 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

  • Ditetapkan: 27 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 6 TAHUN 2023

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

  • Ditetapkan: 16 Feb 2023
  • Diundangkan: 16 Feb 2023
Thumbnail
BIDANG UMUM | HUKUM KEUANGAN NEGARA
87/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

  • Ditetapkan: 01 Jul 2021
  • Diundangkan: 01 Jul 2021
Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA | LINGKUNGAN HIDUP
PP 22 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 17

Loading...
Quick Look - ??
  • peran e-wallet dalam transparansi pajak...
  • e-wallet dan peningkatan kepatuhan pajak...
  • teknologi keuangan untuk transparansi pajak...
  • dampak e-wallet terhadap pengawasan pajak...
  • inovasi digital dalam administrasi pajak...