JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 55 hasil yang relevan dengan "perdagangan obligasi "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
LALU LINTAS | DEVISA
UU 32 TAHUN 1964

Peraturan Lalu Lintas Devisa

  • Ditetapkan: 28 Des 1964
  • Diundangkan: 28 Des 1964

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
118/PMK.01/2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
23/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    24/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
      217/PMK.01/2018

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      RITEL | SURAT UTANG NEGARA
      27/PMK.08/2020

      Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

      • Ditetapkan: 30 Mar 2020
      • Diundangkan: 30 Mar 2020

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAX AMNESTY | PEMBIAYAAN | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
      123/PMK.08/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republ...

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTANGGUNGJAWABAN | OBLIGASI DAERAH
      111/PMK.07/2012

      Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

      • Ditetapkan: 29 Jun 2012
      • Diundangkan: 29 Jun 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      69 P/HUM/2014

      Uji materiil terhadap PP 11 tahun 2014 ttg pungutan oleh OJK dan peraturan OJK no.3/POJK.02/2014 ttg tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        50/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5
          • 6

          Loading...
          Quick Look - ??
          • perdagangan obligasi pemerintah...
          • manajemen risiko obligasi...
          • strategi investasi obligasi...
          • pasar obligasi internasional...
          • kebijakan fiskal dan obligasi...