JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 136 hasil yang relevan dengan "pinjaman publik "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | APBN
UU 6 TAHUN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

  • Ditetapkan: 27 Okt 2021
  • Diundangkan: 27 Okt 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
80/PMK.08/2022

Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Mult...

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 20 Apr 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | BEA DAN CUKAI
PMK 28 TAHUN 2024

Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 29 Apr 2024
  • Diundangkan: 16 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | SEKTOR KEUANGAN
UU 4 TAHUN 2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

  • Ditetapkan: 12 Jan 2023
  • Diundangkan: 12 Jan 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERUSAN PINJAMAN | PEMERINTAH DAERAH
108/PMK.05/2016

Tata Cara Penerusan Pinjaman dalam Negeri dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

  • Ditetapkan: 01 Jul 2016
  • Diundangkan: 01 Jul 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
FUNGSI PENGAWASAN | PENGELOLA FISKAL
18/PMK.09/2022

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan

  • Ditetapkan: 07 Mar 2022
  • Diundangkan: 08 Mar 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PPN BM | DAERAH PABEAN
PP 49 TAHUN 2022

Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas ...

  • Ditetapkan: 12 Des 2022
  • Diundangkan: 12 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | TAHUN 2020
UU 20 TAHUN 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
  • Diundangkan: 18 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR
174/PMK.08/2016

Pemberian Jaminan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur dalam Rangka Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daera...

  • Ditetapkan: 17 Nov 2016
  • Diundangkan: 17 Nov 2016

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 14

Loading...
Quick Look - ??
  • pinjaman publik Indonesia...
  • manajemen utang negara...
  • kebijakan fiskal dan pinjaman...
  • obligasi pemerintah daerah...
  • laporan transparansi pinjaman publik...