JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 107 hasil yang relevan dengan "prosedur bea cukai "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENATAUSAHAAN | PIUTANG
PER-23/BC/2018

Pedoman Penatausahaan Piutang Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

  • Ditetapkan: 21 Des 2018
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | PERPAJAKAN | KEPABEANAN
237/PMK.010/2020

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 1 TAHUN 2026

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi P...

  • Ditetapkan: 22 Jan 2026
  • Diundangkan: 22 Jan 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
148/PMK.04/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Penerimaan Negara dalam rangka Kepabeanan dan Cu...

  • Ditetapkan: 07 Okt 2020
  • Diundangkan: 08 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
188/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  • Ditetapkan: 05 Des 2016
  • Diundangkan: 05 Des 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBEBASAN BEA MASUK | BIDANG BEA CUKAI
80/PMK.04/2019

Impor dan Ekspor Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang Dibawa oleh Pelintas Batas

  • Ditetapkan: 20 Mei 2019
  • Diundangkan: 21 Mei 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGAWASAN | SANKSI ADMINISTRATIF
157/PMK.04/2017

Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, Serta Pengenaan Sanksi A...

  • Ditetapkan: 06 Nov 2017
  • Diundangkan: 06 Nov 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
169/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama E...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • prosedur pengiriman barang internasional...
  • regulasi bea masuk dan bea keluar...
  • dokumentasi kepabeanan...
  • tarif pajak impor dan ekspor...
  • pengawasan barang berbahaya dalam perdagangan...