JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 27 hasil yang relevan dengan "royalti mineral dan batubara "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 81 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 20 Nov 2019
  • Diundangkan: 25 Nov 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
113/PMK.07/2020

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020

  • Ditetapkan: 25 Agu 2020
  • Diundangkan: 25 Agu 2020

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
140/PMK.07/2019

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019.

  • Ditetapkan: 07 Okt 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
25/PMK.07/2021

Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021

  • Ditetapkan: 22 Mar 2021
  • Diundangkan: 22 Mar 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL | KURANG BAYAR
20/PMK.07/2020

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 16 Mar 2020
  • Diundangkan: 16 Mar 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
180/PMK.07/2019

Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan Iv Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 03 Des 2019

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
162/PMK.07/2016

Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja...

  • Ditetapkan: 28 Okt 2016
  • Diundangkan: 28 Okt 2016

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3

Loading...
Quick Look - ??
  • royalti mineral...
  • pajak sumber daya alam...
  • pengelolaan penerimaan negara...
  • transparansi royalti batubara...
  • kebijakan fiskal sektor tambang...