JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 39 hasil yang relevan dengan "subsidi hasil pertanian "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA | PEMBENTUKAN
UU 7 TAHUN 1994

Pengesahan Persetujuan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

  • Ditetapkan: 02 Nov 1994
  • Diundangkan: 02 Nov 1994
Thumbnail
KOPERASI | KETENTUAN POKOK
UU 12 TAHUN 1967

Pokok-Pokok Perkoperasian

  • Ditetapkan: 18 Des 1967
  • Diundangkan: 18 Des 1967
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
32 P/HUM/2018

Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | SUBSIDI PUPUK
    94/PMK.02/2011

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUBSIDI PUPUK | TATACARA PENYEDIAAN
    120/PMK.02/2010

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

    • Ditetapkan: 14 Jun 2010
    • Diundangkan: 14 Jun 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIMPUNAN PERATURAN | PEMBATASAN
    20/KM.4/2024

    Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perd...

    • Ditetapkan: 31 Mei 2024
    • Diundangkan: 31 Mei 2024

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIMPUNAN PERATURAN | BARANG EKSPOR
    21/KM.4/2023

    Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Peng...

    • Ditetapkan: 17 Jul 2023
    • Diundangkan: 17 Jul 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
    118/PMK.01/2021

    Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 08 Sep 2021
    • Diundangkan: 09 Sep 2021
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    142/PMK.02/2018

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

    • Ditetapkan: 29 Okt 2018
    • Diundangkan: 29 Okt 2018
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Loading...
    Quick Look - ??
    • subsidi pertanian...
    • dukungan finansial petani...
    • kebijakan harga hasil pertanian...
    • anggaran pemerintah untuk sektor pertanian...
    • insentif ekonomi untuk produksi pertanian...