JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 61 hasil yang relevan dengan "subsidi pemerintah yang efektif "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
50/PMK.05/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelak...

  • Ditetapkan: 27 Mei 2021
  • Diundangkan: 27 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | USAHA MIKRO
65/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/ Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program P...

  • Ditetapkan: 05 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
85/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksana...

  • Ditetapkan: 08 Jul 2020
  • Diundangkan: 09 Jul 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
COVID 19 DAN PEN | BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
138/PMK.05/2020

Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 25 Sep 2020
  • Diundangkan: 28 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA PENGELOLAAN | PENJAMINAN PEMERINTAH
183/PMK.08/2018

Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
253/PMK.05/2016

Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
13/PUU-X/2012

Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

    Relevan terhadap

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • ...
    • 7

    Loading...
    Quick Look - ??
    • subsidi pemerintah yang efektif...
    • strategi pengelolaan subsidi...
    • dampak subsidi terhadap perekonomian...
    • evaluasi program subsidi...
    • transparansi dan akuntabilitas dalam subsidi...