JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 57 hasil yang relevan dengan "transparansi pengeluaran publik "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
39 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    34 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Pengh...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      58 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          36 P/HUM/2020

          Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
            05 P/HUM/2018

            Uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (2) huruf B PMK No 252/PMK.011/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Gas Bumi yang termasuk dalam jenis barang yang...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
              32 P/HUM/2018

              Uji materiil terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.010/2017, tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pe...

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
                3/PUU-XVI/2018

                Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

                  Relevan terhadap

                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
                  199/PMK.012/2020

                  Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

                  • Ditetapkan: 16 Des 2020
                  • Diundangkan: 17 Des 2020
                  Thumbnail
                  Tidak Berlaku
                  BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
                  234/PMK.05/2020

                  Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

                  • Ditetapkan: 30 Des 2020
                  • Diundangkan: 30 Des 2020
                  • 1
                  • 2
                  • 3
                  • 4
                  • 5
                  • 6

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • transparansi anggaran pemerintah...
                  • pengelolaan keuangan publik...
                  • akuntabilitas laporan keuangan...
                  • sistem informasi keuangan publik...
                  • partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran...