JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 334 hasil yang relevan dengan "pengelolaan sumber pendapatan daerah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
222/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
46/PUU-XII/2014

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      18/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        151/PMK.05/2011

        Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 12 Sep 2011
        • Diundangkan: 12 Sep 2011

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | LAPORAN KEUANGAN
        210/PMK.05/2013

        Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

        • Ditetapkan: 31 Des 2013
        • Diundangkan: 31 Des 2013

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
        224/PMK.07/2009

        Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 23 Des 2009
        • Diundangkan: 23 Des 2009

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KLASIFIKASI | ANGGARAN
        127/PMK.02/2015

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 07 Jul 2015
        • Diundangkan: 07 Jul 2015
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        25/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
          266/PMK.05/2014

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

          • Ditetapkan: 31 Des 2014
          • Diundangkan: 31 Des 2014

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 29
          • 30
          • 31
          • ...
          • 34

          Loading...
          Quick Look - ??
          • pengelolaan keuangan daerah...
          • optimalisasi pendapatan asli daerah...
          • strategi pemungutan pajak daerah...
          • efisiensi anggaran pemerintah daerah...
          • transparansi laporan keuangan daerah...